ilustrasi Petani menggunakan ketapel ketika mengusir hama burung di kawasan persawahan Desa Sumberejo Joho, Kecamatan Ngasem, Kediri, Jawa Timur, Rabu (16/10). (ANTARA FOTO/Rudi Mulya)Petani hanya sekedar budidaya saja, berdasar kebiasaan yang diwariskan belum berpikir agribisnis,"Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertanian Suswono menilai kesadaran petani untuk melakukan usaha pertanian dengan pendekatan agribisnis masih rendah.
Ketika memberi pengarahan dalam Rapat Koordinasi persiapan penyelenggaraan Penas Petani Nelayan tahun 2014 di Jakarta, Rabu menteri menyatakan, kegiatan pertanian yang dilakukan petani saat ini masih berdasarkan pada kebiasaan turun temurun atau "agriculture".
"Petani hanya sekedar budidaya saja, berdasar kebiasaan yang diwariskan belum berpikir agribisnis," katanya.
Suswono mencontohkan, di sektor peternakan para peternak masih menganggap hewan ternak sebagai tabungan, sehingga saat tidak membutuhkan uang mereka tidak akan menjualnya meskipun harga di pasaran bagus.
Sebaliknya, tambahnya, saat mereka membutuhkan uang maka dijuallah ternaknya meskipun harga di pasaran rendah.
Tanpa adanya kesadaran beragribisnis dalam melakukan kegiatan pertanian, menurut Mentan, menjadikan petani di dalam negeri sulit bersaing dengan petani luar terlebih lagi di era pasar bebas.
"Oleh karena itu perlu ditumbuhkan kesadaran beragribisnis di kalangan petani, terlebih lagi dengan sumber daya manusia, teknologi serta lahan yang terbatas," katanya.
Kegiatan Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan ke 14 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Malang Jawa Timur 7--12 Juni 2014, Suswono menyatakan, diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran agribisnis di kalangan petani.
Penas Petani Nelayan Indonesia, tambahnya, merupakan ajang berkumpul dan bersilaturahmi para kontak tani nelayan dan hutan untuk saling memperlihatkan pencapaiannya selaku pelaku utama dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
Dalam kegaitan tersebut, lanjutnya, terjadi interaksi di antara pelaku utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan pemangku kepentingan pembangunan pertanian, baik pemerintah, pengusaha pertanian swasta, BUMN, pakar dan pemerhati pertanian serta lembaga penelitian.
"Hal itu dapat dimanfaatkan petani untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di pedesaan," katanya.
(S025/B012)
View the original article here
0 komentar:
Posting Komentar