WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Anggota kongres AS terpecah terkait penghentian bantuan militer ke Mesir terkait kekerasan yang melanda negeri itu.
Perbedaan pendapat di kalangan kongres ini menunjukkan betapa sulitnya pilihan yang dihadapi pemerintahan Barack Obama dalam menyikapi krisis politik di salah satu sekutu terpentingnya di Timur Tengah itu.
Para petinggi Partai Demokrat secara umum mendukung pendekatan yang dilakukan Presiden Obama. Namun, pada Minggu (18/8/2013) anggota kongres dari Demokrat Keith Ellison mengatakan dia memilih untuk menghentikan bantuan untuk Mesir.
Ellison adalah politisi Muslim pertama yang terpilih untuk duduk di Kongres AS.
"Saya akan memangkas bantuan namun tetap memelihara diplomasi intensif dengan Mesir dan kawasan sambil mengatakan, kami akan mengucurkan kembali bantuan jika Anda menggentikan pertumpahan darah dan kembali ke jalur demokrasi," kata Ellison.
Ellison menambahkan, seharusnya pemerintah AS dengan tegas menyatakan penggulingan Muhammad Mursi adalah sebuah kudeta militer.
"Menurut saya, apa yang terjadi di Mesir adalah sebuah kudeta. Kita harus mengatakan itu. Selanjutnya, baru kita ikuti aturan yang mengatakan kita tak bisa membantu pemimpin kudeta," tambah Ellison.
Sementara itu, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Caitlin Hayden mengatakan, pengucuran bantuan militer ke Mesir tetap dalam pengawasan.
"Semua bantuan untuk Mesir tengah dievaluasi dan kami akan mempertimbangkan langkah lanjutan jika kami anggap perlu," kata Hayden.
"Dalam titik saat ini, belum ada keputusan baru terkait bantuan (untuk Mesir). Namun, proses evaluasi masih berlangsung," tambah dia.
Sedangkan, di tubuh Partai Republik seruan untuk menghentikan bantuan militer bagi Mesir terus menguat. Namun, sebenarnya masih ada keraguan soal penghentian bantuan bagi Mesir ini.
Anggota Kongress Pete King menegaskan, penghentian bantuan akan mengurangi pengaruh AS terhadap pemerintah sementara Mesir yang menguasai akses ke berbagai fasilitas strategis misalnya Terusan Suez.
"Tak ada pilihan bagus di Mesir. Mendepak Mubarak, lalu Ikhwanul Muslimin yang memenangkan pemilu secara demokratis," kata King yang mengetuai panel masalah kontraterorisme dan intelijen.
Sayangnya, lanjut King, setelah memenangi pemilu Ikhwanul Muslimin tidak menunjukkan komitmen untuk menjalankan demokrasi.
"Faktanya, tak ada orang baik di Mesir. Namun, jika kita bekerja sama dengan Mesir maka peluang untuk melindungi kepentingan AS di negeri itu lebih besar. Jadi kita harus melanjutkan kerja sama dengan militer," lanjut King.
Terpecahnya pandangan soal Mesir di dalam partai yang sama menggambarkan ketidakpastian yang dihadapi Presiden Barack Obama ketika dia mencoba untuk menentukan kebijakan terbaik atas Mesir.
Sebelumnya, Obama sudah mengecam kekerasan di Mesir dan membatalkan latihan militer gabungan dengan Mesir yang dijadwalkan pada September mendatang.
AS juga menunda pengiriman empat pesawat tempur jet F-16. Meski demikian, Gedung Putih masih menolak menyebut penggulingan Muhammad Mursi adalah sebuah kudeta.
Jika Gedung Putih menyebut peristiwa 3 Juli itu adalah kudeta, konsekuensinya adalah AS harus menghentikan berbagai bantuan untuk Mesir, salah satunya adalah bantuan militer sebesar 1,3 miliar dolar AS per tahun.
Editor: Ervan Hardoko
0 komentar:
Posting Komentar